Jawaban Soal Berikut Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Dalam Periode 1959-1965 Adalah

Seputarwarganet.com – Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang mengenai berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah.

Apa saja perubahan yang terjadi selama periode tersebut? Bagaimana cara pelaksanaannya? Dan yang paling penting, jawaban yang tepat adalah yang mana?

Nah, jika kamu penasaran dengan jawabannya, maka kamu berada di tempat yang tepat! Yuk, simak pembahasan lengkapnya di bawah ini!

Soal Berikut Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Dalam Periode 1959-1965 Adalah 

A. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan
B. Kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintah parlementer.
C. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
D. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat Pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia.
E. Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.

Jawaban

Pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah sebuah konsep politik yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957.

Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah E. Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.

Pembahasan

Pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah sebuah konsep politik yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957.

Konsep ini menyatakan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh elite politik yang paling kompeten dan nasionalis. Pada periode 1959-1965,

Beberapa perubahan terjadi dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia, seperti:

A. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan: Pilihan ini salah karena menjelaskan tentang Konstitusi RIS yang sudah berlaku sebelum masa pelaksanaan demokrasi terpimpin, yaitu pada masa 1949-1959.

Baca juga:   Jawaban Soal Memberikan Sisa Malam Pada Kain Batik Merupakan Kegiatan

B. Kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintah parlementer: Pilihan ini juga salah karena mengacu pada masa pemerintahan Kabinet Djuanda pada tahun 1957-1959, sebelum konsep demokrasi terpimpin diperkenalkan.

C. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer: Pilihan ini juga salah karena tidak terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer selama masa pelaksanaan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno tetap memegang kekuasaan eksekutif yang besar, dan parlemen hanya berperan sebagai badan legislatif yang tidak memiliki kekuasaan yang sama besarnya dengan eksekutif.

D. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat Pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia: Pilihan ini juga tidak berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin pada periode 1959-1965.

E. Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja: Pilihan ini adalah jawaban yang benar. Pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan eksekutif yang lebih besar melalui sebuah kebijakan yang dikenal sebagai “penyatuan kedaulatan”.

Dalam kebijakan ini, Soekarno menggabungkan jabatan presiden dan perdana menteri menjadi satu, dan membentuk sebuah kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Kabinet Kerja memiliki kekuasaan yang besar untuk mengambil keputusan politik, ekonomi, dan sosial yang penting untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin di Indonesia pada periode 1959-1965 lebih mengedepankan kekuasaan presiden dalam mengambil keputusan politik. Hal ini dilakukan oleh Soekarno untuk mencapai tujuan nasionalisme dan modernisasi yang lebih besar.

Namun, sistem ini kemudian menimbulkan berbagai krisis politik, ekonomi, dan sosial yang memuncak pada terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 dan jatuhnya pemerintahan Soekarno. Semoga bermanfaat ya!